KEABSAHAN PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI YANG DILAKUKAN SECARA KONKRIT DAN SEPIHAK OLEH GUBERNUR BANTEN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG 12 JULI 2012)

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan dan bahkan apabila tidak professional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum yang mendasari bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian meliputi: hal-hal apa sajakah yang harus dipertimbangkan Dewan Pengupahan dalam pembuatan rekomendasi terkait Penetapan Upah Minimum Regional, apakah Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 telah memenuhi prosedur dan syarat-syarat penetapan upah minimum regional, dan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 sudah tepat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitiaan Normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan alat pengumpul data studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan, 1) Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif, yaitu :Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999, ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER- 01/MEN/1999 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000, 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 bisa dikatakan belum bisa memenuhi Prosedur atau Syarat-Syarat yang ada, 3) Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 belum tepat. Sedangkan saran yang dapat disampaikan adalah 1) Kepada Lembaga Peradilan khususnya para Hakim agar memeriksa dengan cermat semua bukti sehingga tidak memberikan putusan yang merugikan, 2) Kepada Gubernur dalam menetapkan upah minumun agar tetap memperhatikan rekomendasi/usulan yang telah dibuat oleh Dewan Pengupahan, 3) Kepada Dewan Pengupahan baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota agar lebih berperan aktif dalam melakukan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

1.  UEU-Undergraduate-6137-cover.pdf - 41 KB
2.  UEU-Undergraduate-6137-pengesahan.pdf - 2611 KB
3.  UEU-Undergraduate-6137-pernyataan.pdf - 2410 KB
4.  UEU-Undergraduate-6137-persetujuan.pdf - 2327 KB
5.  UEU-Undergraduate-6137-katapengantar.pdf - 337 KB
6.  UEU-Undergraduate-6137-abstrak.pdf - 337 KB
7.  UEU-Undergraduate-6137-daftarisi.pdf - 337 KB
8.  UEU-Undergraduate-6137-daftarpustaka.pdf - 397 KB
9.  UEU-Undergraduate-6137-bab1.pdf - 396 KB

• Analisis Atas Perbedaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dengan Kota Tangerang Serta Dasar Penentu Kebutuhan Hidup Layak di Wilayah Tempat Tersebut
• Pengelolaan Berita Terkini di www.beritajakarta.com Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Awal Kepemimpinan Jokowi-Ahok
• PENGELOLAAN BERITA TERKINI DI WWW.BERITAJAKARTA.COM DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA AWAL KEPEMIMPINAN JOKOWI-AHOK
• Kajian Hukum Perselisihan Kepentingan Mengenai Kenaikan Upah Rutin Di PT. Bridgestone Tire Indonesia
• IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2007� (PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA JURU PEMANTAU JENTIK DI KELURAHAN TAMBORA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT)
• DISIPLIN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN, PELATIHAN DAN KINERJA KARYAWAN RSUD LUBUK SIKAPING
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA BAGI PENGUSAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Penerapan Upah Minimum di Kharizma Collection)
• ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH, PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI TERHADAP PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI KABUPATEN BEKASI
• IMPLEMENTASI PERDA NO 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH DI KOTA TANGERANG SELATAN
• FAKTOR � FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA 0 � 11 BULAN DI PUSKESMAS KILASAH, KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN